Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lombok Ninggolan Minta Bupati Musa - Dito Evaluasi Jajaran OPD
Lampung Tengah.( TARGETWARTA ) - Ketua fraksi DPRD Partai PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah, Lambok Naingolan meminta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, dapat mengevaluasi kinerja semua Aparatur, dan Jajarannya. Hal itu di sampaikan oleh Lambok Nainggolan saat diminta tanggapannya terkait satu tahun kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam memimpin Kabupaten yang berjuluk 'Beguwai Jejamo Wawai', Jum'at (4/03/2022).
"Kita berharap orang yang duduk, dan memimpin disebuah OPD itu adalah orang yang menguasai bidangnya, dan berkompeten, agar program yang ada di OPD itu dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, dan aturan yang berlaku," tegas Lambok.
Menurut dia, evaluasi itu tidak hanya di OPD saja, tetapi semua organisasi mulai dari tingkat Kelurahan, sampai tingkat atas. Seperti contoh gejolak, dan penomena yang terjadi di Kelurahan Bandar Jaya Timur, dimana seorang Lurah mengambil keputusan yang salah, serta mengambil kebijakan tanpa mahami Tupoksinya, dengan memberhentikan beberapa jabatan RT tanpa ada dasar yang jelas dan landasan hukum.
Sementara khusus di bidang lnfrastruktur yang sudah berjalan di beberapa tempat di Kab.Lamteng, Lambok menganggap masih kurang memuaskan, artinya memang masih jauh dari perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Artinya masih banyak sekali pekerjaan dari rekanan yang tidak memuaskan, dan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
"Jadi hal ini tentunya menjadi PR bagi Pemerintah daerah, agar kedepannya dapat lebih memperbaiki masalah lnfrastruktur, agar lnfratsruktur yang di bangun itu harus sesuai dengan perencanaan yang sudah di kesepakati, agar hal seperti ini tidak terjadi di tahun berikutnya," ujarnya.
Dalam hal ini menurut Lambok, DPRD khususnya Komisi.lll telah mengambil langkah terkait lnfrastruktur yang tidak sesuai dengan perencanaan itu, dengan melakukan Sidak ke lapangan, dan Hearing bersama pihak terkait, dimana pihak terkait berjanji akan memperbaiki lnfrastruktur yang telah di bangun itu, agar sesuai dengan perencanaan.
Ketika di singgung terkait dalam beberapa bulan ini baik Bupati, dan Wakil Bupati tidak pernah masuk kantor Pemerintah daerah, secara tegas Ketua fraksi DPRD Lamteng ini mengatakan bahwa, dimana seorang Bupati itu adalah leader, yang bagaimana bisa meminute bawahannya untuk bekerja di bidangnya masing-masing.
"Jadi, seorang Bupati itu tidak harus selalu turun ke lapangan, karena bagaimanapun Bupati memiliki Kantor, jadi fungsikan kantor yang telah di sediakan itu, dan jelas hal itu telah melanggar aturan yang ada," cetusnya.
Intinya semua ini adalah masukan kepada Pemerintah daerah, agar semua hal ini perlu kembali di evaluasi, dan dibenahi sesuai dengan aturan. Sementara khususnya Partai PDI Perjuangan sebagai oposisi di Pemerintah daerah, akan selalu mengontrol hal-hal yang tidak sesuai jalurnya, dengan aturan dan UU yang berlaku.
"Agar apa yang menjadi harapan kita bersama, melalui program yang sudah kita sepakati secaara bersama, betul-betul nyata dapat dirasakan oleh masyarakat, baik itu masalah urusan wajib maupun urusan pilihan," ungkap Lambok.(R)
Posting Komentar