DUGAAN ADA SETORAN KHUSUS TIAP PENCAIRAN Di 28 SPNF PKBM dan SKB SE LAMPUNG TENGAH
Lampung Tengah ( TARGETWARTA ) Ketua Umum DPP dan Pendiri Forum Redaksi (FORED) Ridwan Ahmat Provinsi Lampung, menyoroti dugaan penyimpangan dana di lingkungan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM dan SKB) di Kabupaten Lampung [engah. Menurut Pengurus Perkumpulan Wartawan yang Akrab dipanggil DAENG ALL, isu yang beredar di publik tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa kejelasan. Ia menilai aparat penegak hukum (APH) seharusnya sudah mulai bergerak sejak dugaan tersebut mencuat.
“Saya lihat sampai sekarang belum ada langkah konkret. Seolah dibiarkan. Padahal ini penting untuk segera dibuktikan,” kata DAING ALL saat dimintai keterangan.
Ia menyebut, sejumlah dugaan seperti penggelembungan data siswa, adanya siswa fiktif, hingga dugaan pungutan dari pengelolaan Di 28 SPNF PKBM dan SKB menjadi indikasi yang perlu ditelusuri secara serius.
Menurutnya, jika benar terjadi, praktik tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dan mencoreng dunia pendidikan nonformal.
DAING ALL juga meminta penanganan dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Ia mendorong Inspektorat dan BPKP, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Kejaksaan Tinggi Lampung, hingga Kejaksaan Agung RI untuk segera mengambil langkah hukum.
“Kalau memang ada kerugian negara dan meresahkan masyarakat, harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai kepercayaan publik turun,” ujarnya.
Di sisi lain, dugaan ini turut menyeret nama Ketua DPD Forum PKBM sekaligus Kepala Sanggar SKB, Astuti. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat kewajiban setoran dari para pengelola PKBM di 28 Lampung Tengah Seorang sumber menyebut, setoran itu mencapai 12 persen setiap pencairan dana, BOSP atau sekitar 24 persen dalam setahun, “Kalau dihitung, nilainya bisa ratusan juta rupiah,” kata sumber tersebut.
Selain itu, muncul pula dugaan lain seperti keberadaan PKBM fiktif hingga manipulasi data peserta didik.
Sementara itu, Ersan, pihak yang turut memberikan keterangan, menilai pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh. Ia meminta agar tidak hanya satu pihak yang diperiksa.’’’Redaksi””
Posting Komentar